Lemhanas dan Kemendagri Gelar Diklat Singkat, "Penguatan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan"
Kabarsulut.com - MANADO, Sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) mengikuti Pendidikan dan Pelatihan secara singkat tentang Penguatan idiologi dan Wawasan kebangsaan bekerjasama Lemhanas RI dan Kemendagri, bertempat di kantor Kesbangpol Provinsi Sulawesi utara yg di ikuti sekiran 100 peserta yang terdiri dari berbagai Ormas di kota Manado pekan lalu (27/1/2023)
Pembukaan acara tersebut, Kepala Kesbangpol Provinsi Sulawesi Utara, (Sulut) Fery Sangian, dalam sambutan menyatakan Ormas di Sulawesi Utara ada 116 yg terdaftar namun sedikit yg aktif, dan ada 6 ormas Asing.
Dikatakanya juga terkait pemantauan orang Asing Sangian menyinggung pihaknya kesulitan memantaunya karena bersembunyi di sejumlah perusahaan tambang di Sulut ungkap Fery sangian.
Analisis kebijakan Ahli Madya Subdit Kemitraan dan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakat Prayogo Heru Cahyono paparan materinya mengungkapkan, keberadaan ormas di indonesia berjumlah besar sekira 514.656 ormas.
Menurutnya Ormas-ormas tersebut harus di awasi keberadaanya dan di bina dengan baik dan benar, dalam hal ini, Kemendagri sebagai pembina di Pusat.
Dikatakan Prayogo yg juga mewakili Direktur organisasi Kemasyarakatan, Ditjen Politik dan PUM, bukan hanya pemerintah pusat dan daerah yang melakukan sosialisasi dan pendidikan politik bagi madyarakat, namun Kader Ormas juga harus ambil bagian, sehingga presentasi pemilih cerdas dapat meningkat ungkap Prayogo.
Karena peran ormas pada Pemilu dan Pilkada serentak di 2024 nanti sangat membantu menyiapkan kader bangsa agar selalu berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pemilu dan Pilkada 2024 nanti.
Selain itu, Ormas menjadi penyeimbang dan penenang antar kelompok melalui kegiatan yg lebih sistimatik terarah pada pelaksanaan pemilu dan Pilkada sehingga mampu mencegah potensi Konflik di masyarakat.
Tak kalah pentingnya Tenaga Ahli profesional bidang Idiologi Lemhanas RI, Albertus Magnus Putut Prabantoro juga menyatakan di tahun 2020 Indonesia menduduki peringkat ke 6 Dunia utk kekayaan sumber daya idiologi terbesar, dan menjadi incaran negara - negara luar dgn berbagai cara mengambil keuntungan di Indonesia.
Ormas sebagai Agent OF change bagi kemajuan pembangunan Nasional, harus memajukan masyarakat, jika belum, wajib ormas menyesuaikan program sesuai program pemerintah.
Lanjut Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Meidy Tinangon, memaparkan Pemilu yang didalamnya ada persatuan dan konflik merupakan sarana pemilu berwawasan nusantara yang mengutamakan persatuan memiliki tantangan paten, yakni konflik.
“Pada prinsipnya pemilu merupakan sarana konflik yang terlembaga. Disebut sarana konflik, karena adanya rivalitas dan kompetisi dalam perebutan kekuasaan Eksekutif maupun Legislatif," jelas Tinangon.
Dikatakannya Pengalaman Polarisasi Bangsa disaat pemilu hingga pasca pemilu ia berharap melalui kerjasama dengan seluruh komponen bangsa termasuk Ormas, pemilu dapat kondusif.
Sementara Divisi Penanganan dan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Zulkifli Densi, Spd.MM , mengatakan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Sulut mendapat peringkat ke 2 di Indonesia.
Karena Kerawanan pemilu seperti politik uang, diharapkan kerjasama dari masyarakat untuk mengawasi dan memberikan informasi kepada Bawaslu. Informasi dari masyarakat sangat dibutuhkan sebagai pencegahan sekaligus tindakan dalam pelanggaran. " Kami berharap bersinergi untuk mengawasi jalannya pemilu.
Acara di akhiri Foto bersama dengan Pimpinan Pimpinan Ormas di Sulut, dan semua peserta mendapat Piagam Sertifikat.(Red)
